Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

A.  Perkembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Di Indonesia telah diterapkan berbagai kurikulum yang berbeda satu sama lain. Tetapi tujuannya sama yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Pada setiap periode memiliki satu kurikulum tersendiri yang diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan direncanakan pada tahun 2004. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.

RENCANA PELAJARAN 1947

Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leer plan. Dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih popular ketimbang curriculum (bahasa Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis: dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok: daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran. Yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.

RENCANA PELAJARAN TERURAI 1952

Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran

Terurai 1952. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali. seorang guru mengajar satu

mata pelajaran,” kata Djauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 1991-1995. Ketika itu, di usia 16 tahun Djauzak adalah guru SD Tambelan dan Tanjung Pinang, Riau. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Pancawardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.

KURIKULUM 1968

Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9. Kurikulum 1968 sebagai kurikulum hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan.

KURIKULUM 1975

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif. “Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu MBO (management by objective) yang terkenal saat itu,” kata Drs.Mudjito, Ak, MSi, Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan

evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.

KURIKULUM 1984

Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan

pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut “Kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai

subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL). Tokoh penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986 yang juga Rektor IKIP Jakarta — sekarang Universitas Negeri Jakarta — periode 1984- 1992. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Penolakan CBSA bermunculan.

KURIKULUM 1994 dan SUPLEMEN KURIKULUM 1999

Pada tahun 1994, digunakan kurikulum yang sering disebut kurikulum 1994. Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini ingin mengkombinasikan antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984, antara pendekatan proses. Kurikulum 1994 ini cenderung berbasis konten yang mengutamakan isi ,evaluasi berbasis nasional yang lebih mengutamakan kemampuan kognitif. Peranan guru bersifat sentral sehingga kegiatan belajar mengajar hanya terpaku pada guru. Guru memberi pelajaran dengan cara menjelaskan materi pelajaran di depan kelas. Kurikulum menggunakan sistem caturwulan yang lamanya empat bulan. Jadi ,dalam satu tahun terdapat  tiga caturwulan. Sayang, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran, lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Walhasil, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim soeharto pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi.

KURIKULUM 2004

Pada tahun 2004, diberlakukan kurikulum yang berbasis kompetensi yang menekankan pada ketiga aspek pembelajaran yaitu aspek kognitif,afektif ,dan psikomotor. Akan tetapi pada kenyataanya hanya aspek kognitif dan afektif saja yang lebih ditekankan.Kurikulm 2004 ini dinamakan kurikulum KBK. Pada kurikulum yang sering disebut kurikulum berbasis kompetensi ini digunakan sistem pembelajaran tanya jawab ,ceramah, diskusi dan observasi. Peran guru hanya sebagai fasilisator artinya pada KBK siswa dituntut untuk lebih aktif. Siswa  harus belajar sendiri dalam mencari konsep pembelajaran pada setiap pelajaran dan guru hanya membimbing siswa dalam memahami pelajaran  lebih dalam. Kurikulum ini menggunakan sistem semester agar ketuntusan belajar dapat tercapai. Peranan guru sebagai fasilitator, seolah – olah tidak memilki peranan yang berarti.Tugas seorang guru seolah- olah terabaikan. Pada KBK ada sebagian materi pelajaran yang ditiadakan misalnya pada pelajaran matematika, materi tentang irisan kerucut. Pada kurikulum ini, Setiap pelajaran diurai berdasar kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa. Sayangnya, kerancuan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau soal uraian yang mampu mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa. Meski baru diujicobakan, toh di sejumlah sekolah kota-kota di Pulau Jawa, dan kota besar di luar Pulau Jawa telah menerapkan KBK. Hasilnya tak memuaskan. Guru-guru pun tak paham betul apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum. (sumber: depdiknas.go.id)

Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Departemen Pendidikan Nasional, 2004) :

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.

2. Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.

3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode

yang bervariasi.

4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.

5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Implikasi penerapan pendidikan berbasis kompetensi adalah perlunya pengembangan silabus dan penilaian yang menjadikan peserta didik mampu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengintegrasikan life skill. Silabus adalah acuan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran, sedangkan penilaian mencakup indikator dan instrumen penilaiannya yang meliputi jenis tagihan, bentuk instrumen, dan contoh instrumen. Dalam hal ini banyak para pihak yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar seperti guru, kepala sekolah dan stakeholder lainnya yang terkait dengan dunia pendidikan merasa pesimis dengan pelaksanaan KBK, bahkan mereka berasumsi bahwa KBK tidak akan berhasil mencapai apa yang ditujunya.

Apapun tanggapan dari para pihak mengenai pelaksanaan KBK, menurut kami kurikulum ini sangat menuntut kesiapan guru dan sekolah dalam menghadapi kurikulum tersebut. Dalam hal ini sebaik apapun sebuah kurikulum, jika tidak didukung oleh kesiapan guru dan sekolah, maka semua itu akan sia-sia. Padahal sosialisasi KBK belum merata ke seluruh guru, sehingga banyak guru yang masih belum memahami dengan baik apa dan bagaimana cara mengimplementasikan KBK, sehingga hasilnya masih sangat diragukan. Berkaitan dengan kenyataan tersebut seharusnya sebelum KBK dilaksanakan, harus ditingkatkan dulu kesiapan guru dan sekolah dalam melaksanakan KBK.

KTSP 2006

Pada tahun 2006, diberlakukan kurikulum yang sering disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang berbasis pada kompetensi. Sistem evaluasi berbasis kelas dan kompetensi yang mengutamakan kemampuan kognitif ,afektif, dan psikomotor. Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini peran guru tidak hanya sebagai fasilisator tetapi harus kreatif. Selain itu ,guru juga harus dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar. Guru harus dapat membuat siswa belajar tanpa ada perasaan takut agar siswa dapat menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dalam menciptakan suasana yang kondusif guru biasanya menggunakan system pembelajaran diskusi ,tanya jawab ,dan sedikit ceramah. Kurikulum ini menggunakan sistem caturwulan.

Perbedaan kurikulum tahun dalam bentuk tabel pada tahun 1994, 2004 dan 2006

Kurikulum 1994 Kurikuluim 2004 Kurikulum 2006
● Kencederung berbasis konten/ isi

● evaluasi berbasis nasianol

● guru bersikap sentral

● menggunakan metode ceramah

● kognitif

● Menekankan pada kompetensi

● evaluasi berbasis kelas

● guru bersiat sebagai fasilitator

● tanya jawab, ceramah, diskusi dan observasi

● kognitif dan afektif

● Berbasis kompetensi

● evaluasi besbasis kelas dan kompetensi

● guru tidak hanya sebagai fasilitator tetapi harusjreatif dalam menciptakan kelas yang kondusif

● diskusi, tanya jawab dan sedikit ceramah

● kognitif, afektif dan psikomotorik

B.   Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan .KTSP tediri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan ,strutur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan ,kalender pendidikan dan silabus pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22/2006 tentang Standar Isi Pendidikan dan Permendiknas No 23/2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan, mengantar kemunculan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006. Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah diberikan peluang mengembangkan dan menetapkan KTSP.

Keleluasaan dan kebebasan itu memang belum sepenuhnya mewarnai peluncuran KTSP, karena masih menyisakan sebuah paradoksal, yakni keharusan menempuh ujian nasional. Meski dihadang ujian nasional, ada semangat pembaruan terhadap kurikulum sebelumnya.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang berlangsung selama ini dinilai sebagian kalangan sebagai overloaded dan para siswa dibawa untuk “tahu sedikit tentang hal yang banyak”. Secara sentralistis, muatan pelajaran dan jam pelajaran ditentukan seragam untuk seluruh negara. Sebagai mahasiswa, kami menilai KTSP akan mendorong upaya kontekstualisasi pendidikan. Sekolah tidak dilarang mengembangkan kurikulum sendiri.

Kecenderungan KTSP mengarah pada kurikulum pendidikan yang

menekankan less is more, yaitu jumlah bahan mengajar dikurangi supaya siswa dapat meneliti secara mendalam. Pengurangan jumlah bahan pelajaran dilakukan agar siswa mempunyai banyak waktu luang untuk lebih mendalami bahan itu (Suparno, dkk, 2002). Siswa tidak dikejar oleh waktu, tetapi mempunyai kesempatan untuk berpikir kritis dan berefleksi.

Model kurikulum less is more adalah menghilangkan substansi pelajaran yang berulang-ulang; menghilangkan pokok bahasan yang tidak esensial yaitu pokok bahasan yang sekadar “kosmetik”; menawarkan ketuntasan belajar; menyediakan materi terapan yang dapat digunakan siswa untuk meningkatkan mutu kehidupannya; membiasakan pola berbudi pekerti, disiplin, tertib, menerapkan hak asasi manusia, kewajiban serta kepedulian sosial; menyajikan kurikulum pilihan yang sesuai dengan kemampuan sumber daya daerah.

Dalam kerangka less is more, penting adanya kerja sama sekurang- kurangnya ada komunikasi dengan sesama guru yang mngajarkan mata pelajaran sejenis dalam satu sekolah. KTSP dapat dikembangkan oleh daerah dan/atau sekolah sesuai kondisi dan kepentingan daerah atau sekolah. Pengembangan oleh daerah atau sekolah dapat berupa silabus yang cocok dengan kondisi serta

kepentingan daerah atau satuan pendidikan.

Dalam hal ini, memang guru sering kali dihadapkan pada bahasa kedinasan yang serba- harus, tanpa diperhitungkan profesionalitasnya. Hal ini bisa berdampak negatif dan menjadikan guru sekadar robot dalam pelaksanaan

kurikulum, sekadar menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan.

Betapa mudah para penatar dalam sosialisasi mengatakan seharusnya begini atau seharusnya begitu, tapi setelah dikonfrontasikan dengan pelaksanaan di lapangan terbukti ada kesenjangan asumsi pengembang kurikulum pusat dengan situasi riil para pelaksana.Kepala sekolah mesti mendorong para guru untuk mempertimbangkan penjabaran materi dengan mendahulukan materi yang sangat esensial.

Guru mesti memerhatikan kompetensi dasar minimum yang disyaratkan para siswanya. Penyesuaian materi secara kuantitatif memungkinkan memberi perhatian pada dimensi nilai-nilai kehidupan yang ada pada setiap pelajaran. Satu hal yang perlu dilakukan adalah kontekstualisasi materi pelajaran.

Guru diandaikan memiliki penguasaan bahan pelajaran, lebih dari sekadar materi dalam buku pelajaran. Ia perlu mengetahui karakteristik siswa-siswi sebagai orang yang belajar beserta lingkungan mereka. Karakteristik siswa dan lingkungan perlu dijadikan pertimbangan dalam menyusun proses belajar mengajar.

Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di setiap sekolah setingkat SD, SMP dan SMA, akan membuat guru semakin pintar, karena mereka dituntut harus mampu merencanakan sendiri materi pelajarannya untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kurikulum yang selama ini dibuat dari pusat, menyebabkan kreativitas guru kurang terpupuk, tetapi dengan KTSP, kreativitas guru bisa berkembang.

Demikian pendapat dari pakar kurikulum, Dr Karnadi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Prof Dr Ansyar dari Universitas Negeri Padang (UNP). Pendapat kedua pakar itu dilontarkan berkaitan dengan munculnya KTSP 2006 sebagai pengganti kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 2004.

Jika dilihat dari semangat pemberian kekuasaan/wewenang pengembangan kurikulum ke satuan-satuan pendidikan (devolution), pengembangan KTSP ini mirip dengan konsep school based curriculum development (SBCD) di Australia

yang mulai ditetapkan pertengahan tahun 1970-an.

SBCD atau “pengembangan kurikulum berbasis sekolah” ini muncul

diawali dengan wacana yang berkembang di kalangan pelaksana pendidikan

sekolah dalam hal ini guru-guru di Australia dan negara-negara lainnya pada awal 1970-an. Wacana tersebut pada intinya adalah tuntutan lebih banyak kebebasan

dalam menentukan kurikulum di sekolah oleh warga sekolah.

SBCD memiliki beberapa karakteristik yang secara umum mirip dengan pengembangan KTSP di Indonesia. Yaitu, adanya partisipasi guru; partisipasi keseluruhan atau sebagian staf sekolah; rentang aktivitasnya mencakup seleksi (pilihan dari sejumlah alternatif kurikulum), adaptasi (modifikasi kurikulum yang ada), dan kreasi (mendesain kurikulum baru); perpindahan tanggung jawab dari pemerintah pusat (bukan pemutusan tanggung jawab); proses berkelanjutan yang melibatkan masyarakat; dan ketersediaan struktur pendukung (untuk membantu guru maupun sekolah).

Setelah hampir dua dekade, yakni sampai tahun 1990-an, pelaksanaan SBCD di Australia ternyata bukanlah tanpa hambatan. Ada sejumlah faktor yang bila tidak ditangani dengan baik dapat menghambat pelaksanaan SBCD di negeri Kanguru tersebut. Faktor-faktor ini tampaknya perlu kita perhatikan berkenaan dengan pelaksanaan KTSP di negeri kita.

Pertama, keberadaan struktur-struktur pendukung pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Guru-guru terkadang kekurangan informasi dan juga stimulus mengenai pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Jika guru-guru tidak memperoleh informasi yang memadai dan tidak mendapat stimulus yang sesuai, maka pengembangan kurikulum berbasis sekolah sukar terwujud apalagi sampai mencapai taraf yang standar. Tentunya keberadaan struktur pendukung yang membantu guru-guru dan warga sekolah lainnya ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum berbasis sekolah/satuan pendidikan.

Kedua, struktur pengambilan keputusan yang mendukung pelaksanaan pengembangan kurikulum. Partisipasi semua staf sekolah dalam pengambilan keputusan sangatlah diperlukan dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan berkenaan dengan pengambilan keputusan yang menarik partisipasi semua staf di sekolah perlu ada dan dilaksanakan. Dominasi kepala sekolah yang berlebihan atas keputusan pengembangan kurikulum dapat menghambat keberhasilan pengembangan kurikulum.

Ketiga, perubahan dalam persepsi peran guru terhadap pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum tingkat sekolah/satuan pendidikan menghendaki adanya perubahan persepsi peran guru dari peran sebagai penerima-pasif ke arah peran pengambilan keputusan kurikulum. Jika persepsi terhadap peran guru ini tidak berubah, pengembangan kurikulum model ini tidak akan pernah berhasil.

Keempat, persoalan keahlian pengembangan kurikulum warga sekolah. Jika warga sekolah memiliki sejumlah pengalaman dan pengetahuan yang memadai tentang pengembangan kurikulum, pelaksanaan pengembangan kurikulum akan dapat dilaksanakan dengan mudah dan tanpa kesulitan berarti.

Perbandingan KTSP  dengan kurikulum teori dan kurikulum alami.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi (KBK) menekankan pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional.Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005. Panduan yang disusun BSNP terdiri atas dua bagian. Pertama, Panduan Umum yang memuat ketentuan umum pengembangan kurikulum yang dapat diterapkan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang terdapat dalam SI dan SKL.Termasuk dalam ketentuan umum adalah penjabaran amanat dalam UU 20/2003 dan ketentuan PP 19/2005 serta prinsip dan langkah yang harus diacu dalam pengembangan KTSP. Kedua, model KTSP sebagai salah satu contoh hasil akhir pengembangan KTSP dengan mengacu pada SI dan SKL dengan berpedoman pada Panduan Umum yang dikembangkan BSNP. Sebagai model KTSP, tentu tidak dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hendaknya digunakan sebagai referensi.

Teori kurikulum

Sedangkan teori kurikulum nampak seperti suatu puncak fungsi dan pendekatan,apakah mereka tersembunyi atau nyata dan/atau apakah mereka adalah baru atau tua. kurikulum Ahli teori sedang menjadi semakin sadar kurikulum itu dapat kedua-duanya uraian dari apa yang terjadi di dalam kelas dan apa yang benar-benar terjadi di dalam classroom-and mengapa bukan? masa depan Ahli teori dapat bantuan menguraikan, menjelaskan, dan meramalkan mengajar dan belajar proses. Mereka dapat juga membantu menyediakan membangun yang penting bagi penelitian proposal, memperjelas praktek, dan memandu perubahan Sebagai tambahan, mereka dapat membantu dalam strategi yang mengembang;kan untuk memancarkan pengetahuan via suatu silabus, memusatkan pada suatu hasil akhir, menyatakan dan mempertunjukkan suatu proses pelajaran, seperti halnya menyediakan praxis dengan pengembangan suatu lingkungan pergaulan yang lebih dinamis  dalam  kelas yang global teknologi masa depan. yang lebih Penting, mereka dapat menyediakan model dinamis mengajar dan pelajaran yang dapat menimbulkan perubahan bidang pendidikan di seluruh dunia. Kunci, kemudian, adalah untuk masa depan kurikulum ahli teori untuk menimbulkan suatu perubahan bidang pendidikan via teknologi pada suatu skala global yang akan mengijinkan untuk kembangkan baru dan jalan yang penuh arti dalam meningkat;kan pemahaman dan kesadaran sepanjang seluruh dunia.

Sifat alami kurikulum

Sifat alami kurikulum merupakan suatu ikhtisar yang umum menyangkut bidang kurikulum dan satu komponen konsep untuk penelitian bidang itu. Bab menggambarkan konsep kurikulum, menguji beberapa jenis curriculum, menguraikan alami komponen kurikulum yang yang membandingkan, dan meneliti kurikulum yang tersembunyi untuk menyediakan beberapa konsep pokok penting bagi pemahaman bidang kurikulum yang menyeluruh. Bab meliputi topik dari apa [yang] kurikulum adalah dan kenapa penting; komponen dan jenis curricula dan bagaimana bisa mereka beralih/bertukar tahun; apa [yang]  penguasaan , organik, dan pengayaan curricula adalah dan peran mereka main di (dalam) pengembangan kurikulum; dan mengapa pengetahuan ” kurikulum yang tersembunyi” adalah [bagi/kepada] para pemimpin kurikulum.

Prinsip Pengembangan KTSP

  1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya
  2. Beragam dan terpadu
  3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
  4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
  5. Menyeluruh dan berkesinambungan
  6. Belajar sepanjang hayat
  7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Komponen KTSP

  1. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan
  2. Tingkat Satuan Pendidikan
  3. Struktur dan Muatan KTSP
  4. Kalender Pendidikan
  5. Silabus
  6. RPP.

Visi Satuan Pendidikan

  1. Bereriontasi ke depan
  2. Dikembangkan bersama oleh seluruh wargga sekolah
  3. Merupakan perpaduan antara langkah strategis dan sesuatu yang dicita – citakan
  4. Dinyatakan dalam kalimat yang padat bermakna
  5. Dapat dijabarkan ke dalam tujuan dan indicator keberhasilannya
  6. Berbasis nilai
  7. Membumi (kontekstual).

Tujuan Satuan Pendidikan

  1. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
  2. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Struktur dan Muatan Kurikulum

a. Struktur Kurikulum

Pada program pendidikan di SMP, jumlah jam mata pelajaran sekurang – kurangnya 42 jam pelajaran setiap minggu. Setiap jam pelajaran lamanya 45 menit. Jenis program pendidikan di SMP, terdiri dari program umum yang meliputi sejumlah mata pelajaran yang wajib diikuti seluruh peserta didik, dan pogram pilihan meliputi mata pelajaran yang berbasis keunggulan local berupa mata pelajarn muatan lokal. Dalam menyesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia, setiap satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan mempertimbangan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi, di samping memanfaatkan mata pelajaran lain yang dianggap penting namun tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang tercantum di dalam Standar Isi. Dengan adanya tambahan waktu, satuan pendidikan diperkenankan mengadakan penyesuaian – penyesuaian. Misalnya Mengadakan program remediasi bagi peserta didik yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimal.

b. Muatan Kurikulum

Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan

  1. Mata Pelajaran

Mata pelajaran merupakan materi bahan ajar berdasarkan landasan keilmuan yang akan dibelajarkan kepada peserta didik sebagai beban belajar melalui metode da pendekatan tertentu. Beban belajar pada mata pelajaran ditentukan oleh keluasan dan kedalaman pada masing – masig tingkat satuan pendidikan. Metode dan pendekatan pada mata pelajaran bergantung pada cirri khas dan karakteristik masing – masing mata pelajaran dengan menyesuaikan pada kondisi di sekolah. Sejumlah mata pelajaran tersebut terdiri dari mata pelajaran wajib dan pilihan.

Mata pelajran wajib: Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Penjas, Seni & Budaya, dan Keterampilan.

Mata Pelajaran pilihan : Muata Lokal

  1. Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan cirri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh sekolah, tidak terbatas pada mata pelajaran seni-budaya dan keterampilan, tetapi  juga mata pelajaran lainnya. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga sekolah harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Sekolah dapat menyelenggarakan satu mata pelajran muatan lokal setiap semester, atau dua mata pelajaran muatan lokal dalam satu tahun

  1. Kegiatan Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri dibawah bimbingan konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan social, belajar, dan pengembangan karier peserta didik serta kegiatan ekstrakurikuler, seperti kepramukaan, kepemimpinan, kelompok seni-budaya, kelompok tim olahraga, dan kelompok ilmiah remaja.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada mata pelajaran.

  1. Pengaturan Beban Belajar

Beban belajar ditentukan berdasarkan penggunaan system pengelolaan program pendidikan yang berlaku di sekolah. Sistem tersebut terdiri dari sistem paket dan sistem kredit semester (SKS). Adapun pengaturan beban belajar pada kedua sistem tersebut sebagai berikut.

  1. Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan baik kategori standar maupun mandiri. Beban belajar dalam SKS dapat digunakan oleh SMP
  2. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Pengaturan alokasi waktu untuk  setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran dapat dilakukan secara fleksibel dengan jumlah beban belajar yang tetap. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajarn per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan mempertimbangankan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi, di samping dimanfaatkan untuk mata pelajaran lain yang dianggap penting dan tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang tercantum di dalam Standar Isi
  3. Alokasi waktu untuk tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SMP 0% – 50% dari waktu  kegiatan tatap muka mata pelajaran. Pemanfaatan alokasi waktu ini mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik

dalam mencapai kompetensi

  1. Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik luar

sekolah setara dengan satu jam tatap muka

  1. Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan, terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP yang menggunakan sistem SKS mengikuti aturan sebagai berikut : satu SKS pada SMP: 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstrutur  dan kegiatan mandiri tidak struktur.
  2. Pemilihan mata pelajaran oleh siswa di SMP harus dibimbing oleh guru pembimbing. Seorang guru dapat membimbing 5 sampai 8 siswa dalam menetapkan mata pelajaran yang akan ditempuhnya pada semester tertentu. Setiap siswa tidak mesti mempunyai “beban” kredit semester yang sama. Pertimbangan dari guru pembimbing dan dari orangtua dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk menentukan besarnya jumlah beban  kredit semester yang akan ditempuh oleh siswa. Berdasarkan hal tersebut, maka dimungkinkan adanya kelas “susul atau remidi” bagi siswa.
  3. Ketuntasan Belajar

Ketuntasan  belajar setiap indicator yang dikembangkan sebagai suatu pencapaian hasil belajar dari suatu kompetensi dasar berkisar antara 0 – 100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing – masing indicator 75%. Sekolah harus menentukan criteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata – rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Sekolah secara bertahap dan berkelanjutan selalu mengusahakan peningkatan criteria ketuntasan belajar untuk mencapai criteria ketuntasan ideal.

  1. Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing – masing direktorat teknis terkait.

Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik

dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

  1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran
  2. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajarn agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan
  3. lulus ujian sekolah/ madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  4. lulus Ujian Nasional

Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

Setiap permulaan tahun pelajaran, sekolah/ madrasah menyusun kalender pendidikan untuk waktu kegiatan pembelajaran selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Pengaturan waktu belajar di sekolah/ madrasah mengacu kepada Standar Isi dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah/ madrasah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta ketentuan dari pemerintah/ pemerintah daerah.

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalender pendidikan sebagai berikut:

–         permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Permulaan tahun pelajaran telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya

–         minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran. Sekolah/ madrasah dapat mengalokasikan lamanya minggu efektif belajar sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya

–         waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap

minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri

–         waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Hari libur sekolah/ madrasah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/ atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/ Kota, dan/ atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus

–         waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari – hari besar nasional, dan hari libur khusus

–         libur jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun

–         sekolah/ madrasah – sekolah pada daerah tertentu yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengatur hari libur keagamaan sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

–         bagi sekolah/ madrasah yang memerlukan kegiatan khusus dapat mengalokasikan waktu secara khusus tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

–         hari libur umum/ nasional atau penetapan hari erentak untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

C.  Standar Isi (SI) pada Kurikulum KTSP

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006

Tentang

STANDAR ISI (SI)

Materi Minimal dan Tingkat Kompetensi Minimal, untuk Mencapai Kompetensi Lulusan Minimal

Memuat :

1.   Kerangka Dasar Kurikulum

2.   Struktur Kurikulum

3.   Beban Belajar

4.   Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

5.   Kalender Pendidikan

  • Kerangka Dasar

5 Kelompok mapel :

Agama dan Ahlak Mulia § membentuk siswa menjadi manusia beriman dan takwa dan berahlak mulia

§ Mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama

Kewargane-garaan  dan Kepribadian § penigkatan kesadaran dan  wawasan siswa akan status, hak dan kewajibannya dalam kehidupannya
Iptek § untuk memperoleh kompetensi lanjut iptek serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri
Estetika § untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni
Jasmani Olahraga Kesehatan § meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, di-siplin, kerja sama dan hidup sehat

Prinsip Pengembangan Kurikulum

  1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya
  2. Beragam dan terpadu
  3. Tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni
  4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
  5. Menyeluruh dan berkesinambungan
  6. Belajar sepanjang hayat
  7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

  1. Siswa harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
  2. Menegakkan 5 pilar belajar.
  3. Peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan dan percepatan.
  4. Suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka dan hangat.
  5. Menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar
  6. Mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah
  7. Diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan
  • Struktur Kurikulum
  1. Kedalaman muatan kurikulum dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai siswa dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum
  2. Merupakan pola dan susunan matapelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran
  3. Kompetensi terdiri dari Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD)

yang dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

  1. Muatan Lokal dan Pengembangan Diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum sekolah
  • Beban Belajar

Beban belajar diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sistem :

–          Tatap Muka (TM)

–          Penugasan Terstruktur (PT)

–          Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT)

  • Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

–         Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan

–         Sekolah dan Kepala Sekolah mengembangkan KTSP dan silabus berdasarkan :

  • Kerangka dasar kurikulum, dan
  • Standar kompetensi

di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota dan atau Provinsi.

  • Kalender Pendidikan
    • Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran.
    • Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur.

D.  Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Kurikulum KTSP

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006

Tentang

Standar Kompetensi Kelulusan (SKL)

Pengertian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) menurut Peraturan Menteri pendidikan Nasional No 23 Tahun 2006 pada KTSP.

1        Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang

dimiliki peserta didik.

2        Standar Kompetensi adalah ukuran kom-petensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu.

3        Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Fungsi standar kompetensi lulusan (SKL)

1        Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

2        Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti

3        pendidikan lebih lanjut.Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

SKL SMA/MA/SMALB

1        Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja

2        Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya

3        Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku,

perbuatan, dan pekerjaannya

4        Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial

5        Menghargai keberagaman agama, bangsa,  suku, ras, dan golongan sosial

ekonomi dalam lingkup global.

6        Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan  bertanggung jawab

7        Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

8        Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya

9        Mengapresiasi karya seni dan budaya

10    Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok

11    Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun

12    Memahami Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan

13    hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat

14    Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain

15    Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis

16    Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

17    Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi

18    teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.

E.  Pelaksanaan Standar Isi dan Satandar Kompetensi Kelulusan

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006

Tentang

PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

Jadwal Pelaksanaan Kurikulum

  • Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan Permen No. 22 dan 23 mulai tahun ajaran 2006/2007
  • Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan

Permen No. 22 dan 23 paling lambat  tahun ajaran 2009/2010

  • Satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Permen No. 22 dan 23 untuk semua tingkatan kelas mulai tahun ajaran 2006/2007
  • Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004 melaksanakan Permen No. 22 dan 23 secara bertahap seperti tabel dibawah ini.

Jadwal Pelaksanaan Kurikulum

  • Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan Permen No. 22 dan 23 untuk satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di provinsi masing-masing.
  • Bupati/walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaan Permen No. 22 dan 23 untuk satuan pendidikan dasar disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di kabupaten/Kota.
  • Menteri Agama dapat mengatur jadwal pelaksanaan standar isi dan SKL satuan pendidikan MI, MTs, MA dan MAK yang tidak sesuai dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan.

Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

  • Menggandakan Permendiknas No. 22 dan 23 serta mendistribusikan secara nasional
  • Melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan pendidikan dapat mendukung pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23

Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

  • Sosialisasi Permen No. 22 dan 23 ke guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya yang relevan melalui LPMPdan/atau PPPG
  • Sosialisasi Permen No. 22 dan 23 dan panduan penyusunan KTSP yang disusun BSNP ke dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan dewan pendidikan
  • Membantu pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota dalam penjaminan mutu melalui LPMP

Badan Penelitian dan Pengembangan

  • Mengembangkan model-model kurikulum sebagai masukan bagi BSNP
  • Mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif
  • Mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus
  • Bekerja sama dengan PT dan/atau LPMP melakukan pendampingan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan
  • Memonitor secara nasional penerapan Permen No. 22 dan 23 , mengevaluasinya, dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atau menteri
  • Mengembangkan pangkalan data yang rinci tentang pelaksanaan SI dan SKL

Ditjen Pendidikan Tinggi

  • Sosialisasi Permen No. 22 dan 23 di LPTK
  • Memfasilitasi pengembangan kurikulum dan tenaga dosen LPTK

Sekretariat Jenderal

Sosialisasi Permen No. 22 dan 23 kepada pemangku kepentingan umum

Daftar Pustaka

http://ktsp.diknas.go.id/ktsp_smp.php

http://ktsp.diknas.go.id/ktsp_sma.php

http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Tingkat_Satuan_Pendidikan

http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Berbasis_Kompetensi

Satu Tanggapan

  1. bagus postingannya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: